Basuki: Pengerukan Sungai Harus Jadi Prioritas
Rabu, 23 Januari 2013 | 19:08 WIB
Foto kiri: Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mamantau situasi banjir di kawasan Pluit. Foto Kanan: Situasi banjir di Pantai Mutiara.
JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi sungai yang dangkal dituding sebagai salah satu pemicu banjir yang berulang kali melanda Jakarta. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balaikota Jakarta, Rabu (23/1/2013). Ia menjelaskan, dangkalnya sungai-sungai di Jakarta disebabkan minimnya upaya pengerukan. Seharusnya, menurut Basuki, hal itu menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebersihan DKI Jakarta.
"Bayangin, sudah lebih dari lima tahun sungai-sungai kita tidak pernah dikeruk," kata Basuki.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menyampaikan, berdasarkan sejarah di era Pemerintahan Belanda, pengerukan rutin dilakukan di sungai-sungai Jakarta. Meski pengerukan tidak dilakukan serentak, namun, dalam lima tahun, 13 sungai yang ada di Jakarta pasti telah tersentuh program pengerukan.
Saat ini, kata Basuki, pengerukan sungai dinilainya tidak menjadi prioritas Pemerintah Provinsi DKI, dan luput dari pantauan Pemerintah Pusat. Hal itu terlihat dari minimnya anggaran untuk pengerukan, yakni hanya dua persen dari total APBD DKI Jakarta.
Ke depan, Pemprov DKI lebih intens menyikapi permasalahan ini dan berencana menyewa 10-20 alat berat untuk pengerukan, sesuai dengan keputusan bersama antara Pemprov DKI dengan Pemerintah Pusat yang ingin melakukan normalisasi Sungai Ciliwung dengan total anggaran Rp 1,2 triliun.
"Anggaran untuk air kecil karena lebih banyak digunakan untuk pekerjaan umum. Sekarang Pak Gubernur ingin ada pengerukan, kita ingin menghemat uang negara, ada kinerja yang jelas, dan semua harus terukur," ujarnya.
editor : muhammad rifai
sumber : Kompas.com
Rabu, 23 Januari 2013 | 19:08 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi sungai yang dangkal dituding sebagai salah satu pemicu banjir yang berulang kali melanda Jakarta. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balaikota Jakarta, Rabu (23/1/2013). Ia menjelaskan, dangkalnya sungai-sungai di Jakarta disebabkan minimnya upaya pengerukan. Seharusnya, menurut Basuki, hal itu menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebersihan DKI Jakarta.
"Bayangin, sudah lebih dari lima tahun sungai-sungai kita tidak pernah dikeruk," kata Basuki.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menyampaikan, berdasarkan sejarah di era Pemerintahan Belanda, pengerukan rutin dilakukan di sungai-sungai Jakarta. Meski pengerukan tidak dilakukan serentak, namun, dalam lima tahun, 13 sungai yang ada di Jakarta pasti telah tersentuh program pengerukan.
Saat ini, kata Basuki, pengerukan sungai dinilainya tidak menjadi prioritas Pemerintah Provinsi DKI, dan luput dari pantauan Pemerintah Pusat. Hal itu terlihat dari minimnya anggaran untuk pengerukan, yakni hanya dua persen dari total APBD DKI Jakarta.
Ke depan, Pemprov DKI lebih intens menyikapi permasalahan ini dan berencana menyewa 10-20 alat berat untuk pengerukan, sesuai dengan keputusan bersama antara Pemprov DKI dengan Pemerintah Pusat yang ingin melakukan normalisasi Sungai Ciliwung dengan total anggaran Rp 1,2 triliun.
"Anggaran untuk air kecil karena lebih banyak digunakan untuk pekerjaan umum. Sekarang Pak Gubernur ingin ada pengerukan, kita ingin menghemat uang negara, ada kinerja yang jelas, dan semua harus terukur," ujarnya.
editor : muhammad rifai
sumber : Kompas.com
0 comments:
Post a Comment