Rabu, 23 Januari 2013 | 15:27 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau kembali tanggul Kanal Banjir Barat yang jebol di Latuharhary, Manteng, Jakarta Pusat, yang jebol, hari ini, Jumat (18/1/2013). Akibat jebolnya tanggul tersebut air tumpah ruah ke Jalan Teluk Betung dan Tosari sehingga mengalir ke Jalan Thamrin dan Jalan Sudirman. Selain itu perjalan kereta api tidak beroperasi karena rel kereta api arah ke Stasiun Tanah Abang dan Manggarai terendam.
JAKARTA, KOMPAS.com — Normalisasi sungai-sungai besar di Jakarta akan dipercepat dan dilaksanakan mulai tahun ini agar ibu kota segera terbebas dari banjir. Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada wali kota lima wilayah DKI, lurah, dan camat yang berada di wilayah bantaran Kali Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, dan Sunter.
"Sesuai dengan perintah Presiden hari Minggu kemarin, normalisasi kali besar akan dipercepat dan dilaksanakan mulai tahun ini," kata Jokowi di Balaikota, Rabu (23/1/2013).
Jokowi juga menyampaikan kepada para wali kota agar langsung menghubungi dirinya apabila ada kesulitan yang mereka temukan di lapangan saat melakukan normalisasi. Jokowi berharap April atau Mei tahun ini fisik normalisasi sudah bisa dimulai.
"Nanti ada hal yang bermasalah, yang dirasa sangat berat bisa disampaikan sama saya. Kalau saya perlu turun, ya turun. Saya harapkan fisiknya paling tidak April atau Mei bisa dimulai agar semuanya bergerak seiringan karena pascabanjir kita punya seabrek kerjaan," kata Jokowi.
Menurut Asisten bidang Pemerintahan DKI Sylviana Murni, pengarahan terutama ditujukan bagi 26 kecamatan dan 75 kelurahan yang berada di wilayah Bantaran Ciliwung. Adapun yang dinormalisasi adalah Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Angke, dan Kali Sunter.
Hadir dalam acara itu Kepala Bappeda Sarwo Handayani, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Wiryatmoko, Kepala Dinas Tata Ruang Agus Subardono, Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Putu Indiana, Kepala Dinas Perumahan DKI Novizal, dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.
editor : muhammad rifai
sumber : Kompas.com
0 comments:
Post a Comment