Tiga Strategi Prabowo-Hatta Antisipasi Parpol Minta Jatah Kursi Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Biaya demokrasi di Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umum baik kepala daerah maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dinilai masih terlalu besar. Tak heran jika sejumlah posisi strategis di dalam pemerintahan menjadi bahan rebutan oleh partai politik mitra koalisi pasangan yang menang pada pemilu.

Calon wakil presiden Hatta Rajasa mengatakan, ada tiga hal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal itu. Pertama, ia akan meyakinkan kepada partai mitra koalisi jika presiden dan wakil presiden di Indonesia dipilih langsung oleh rakyat.

"Oleh sebab itu presiden harus tunduk kepada rakyat bukan parpol. Tegas pada visi-misi serta RPJMN (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional)," kata Hatta saat debat pasangan capres dan cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014).

Kedua, ia mengatakan, posisi menteri dan pejabat setingkat menteri ke depan akan diisi oleh orang-orang profesional di bidangnya. "Jangan menempatkan pemilihan SDM (sumber daya manusia) bagi menteri dan pejabat setingkat menteri berdasarkan alokasi jatah parpol. Itu namanya kabinet ahli," ujarnya.

Ketiga, Prabowo-Hatta akan mengevaluasi pelaksanaan pilpres, pileg dan pemilukada. Dengan evaluasi itu diharapkan proses demokrasi ke depan akan jauh lebih murah. "Jadi demokrasi yang betul-betul dari rakyat untuk rakyat menuju kemakmuran rakyat," katanya.

sebagai pembaca yang bijak hargai penulis dengan berkomentar like dan twet salam bloger indonesia :)

PRABOWO PRESIDENKU